Dalam pernyataannya, Gubernur menegaskan bahwa pola penanganan konflik gajah di Lampung tidak bisa lagi hanya bersifat sementara atau sekadar pemadam kebakaran. Pemerintah Provinsi Lampung kini tengah menyiapkan langkah strategis berupa pembangunan batas kawasan permanen. Proyek ini tidak akan dilakukan sembarangan, melainkan berbasis pada kajian teknis yang mendalam serta menyesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan agar efektif melindungi pemukiman warga sekaligus menjaga habitat alami gajah.

Keseriusan pemerintah dalam menangani isu ini juga terlihat dari skala prioritasnya, di mana Way Kambas dipersiapkan untuk menjadi proyek percontohan nasional dalam hal konservasi dan manajemen konflik satwa. Isu Way Kambas bahkan telah menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan dengan dibahasnya topik ini oleh Presiden RI dalam kunjungan kerja ke London saat bertemu dengan Raja Charles III, menunjukkan bahwa pelestarian gajah Sumatera di Lampung memiliki signifikansi di mata dunia internasional.

Selain fokus pada pembangunan fisik berupa batas kawasan, Gubernur juga menekankan pentingnya pendekatan yang humanis dan kolaboratif. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat sistem pengamanan dengan melibatkan personil TNI serta partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Dengan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan warga desa penyangga, diharapkan keharmonisan antara kehidupan manusia dan kelestarian gajah Sumatera di Way Kambas dapat terwujud secara berkelanjutan demi mewujudkan visi Lampung Maju.