Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, menegaskan pentingnya menjaring masukan sebanyak-banyaknya dari para pakar dan praktisi sebelum perubahan UU No. 5 Tahun 1990 ini disahkan. Hal ini dilakukan agar regulasi baru tersebut tidak menuai kritik tajam dari berbagai pihak di kemudian hari. Fokus utama dalam diskusi lapangan ini mencakup berbagai isu krusial, mulai dari konflik menahun antara gajah dan penduduk sekitar, ancaman kebakaran hutan yang masih sering terjadi, hingga masalah perburuan liar yang mengancam populasi satwa kunci.

Melalui kunjungan dan diskusi ini, diharapkan revisi undang-undang tersebut dapat memberikan solusi nyata bagi perlindungan satwa prioritas di TNWK, seperti badak sumatera, gajah sumatera, dan harimau sumatera. Langkah ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil nantinya benar-benar berpihak pada kelestarian alam sekaligus kesejahteraan masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan hutan. Mari kita kawal bersama proses ini demi masa depan konservasi Indonesia yang lebih baik.