Selain perbaikan sistem, UU Cipta Kerja tetap menjamin hak masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL. Fokus keterlibatan masyarakat diprioritaskan bagi mereka yang terkena dampak langsung dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Dengan melibatkan masyarakat setempat, diharapkan kekhawatiran mengenai dampak lingkungan dapat teridentifikasi sejak dini dan mendapatkan solusi yang tepat. Proses ini juga melibatkan pihak-pihak relevan lainnya, termasuk pemerhati lingkungan, guna memberikan sudut pandang yang objektif dan ilmiah.

Melalui semangat #OmnibusLawLestari, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi prioritas. Standardisasi oleh Tim Uji Kelayakan diharapkan dapat menghilangkan subjektivitas dalam penilaian dampak lingkungan, sehingga perlindungan terhadap ekosistem tetap berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi. Pemahaman yang benar mengenai regulasi ini sangat penting agar kita semua dapat bersama-sama mengawal implementasinya demi masa depan lingkungan Indonesia yang lebih baik.