Di Provinsi Lampung sendiri, terdapat total 30 kelompok masyarakat yang menerima manfaat dari penyerahan SK ini. Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mengelola lahan hutan secara legal dan berkelanjutan. Dengan adanya akses legal ini, masyarakat di sekitar kawasan hutan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas ekonomi mereka tanpa harus merusak ekosistem hutan yang ada.

Pasca penyerahan SK tersebut, tantangan selanjutnya adalah optimalisasi pemanfaatan lahan. Kelompok-kelompok penerima diharapkan dapat segera bergerak untuk memanfaatkan lahan yang telah diberikan sesuai dengan peruntukannya. Melalui sinergi antara pemerintah, mitra kerja, dan masyarakat, program Hutan Sosial dan TORA ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus menjaga kelestarian hutan di wilayah Lampung dan sekitarnya.