Dalam diskusi persiapan tersebut, para staf dan pejabat struktural Balai TNWK meninjau teknis pelaksanaan kesepakatan agar dapat berjalan efektif di lapangan. Pelibatan masyarakat penyangga merupakan langkah preventif yang humanis dalam mengelola kawasan konservasi. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta hubungan yang harmonis antara kebutuhan masyarakat dan kepentingan konservasi, sehingga hutan tetap terjaga sementara kesejahteraan warga di sekitar kawasan tetap menjadi perhatian.

Rencana kunjungan Dirjen KSDAE ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan komitmen Balai TNWK dalam menerapkan manajemen kawasan yang inklusif. Kerja sama pengamanan yang dibangun dengan masyarakat desa penyangga diharapkan dapat menjadi model bagi pengelolaan kawasan konservasi lainnya di Indonesia. Dengan semangat kebersamaan, upaya menjaga kelestarian ekosistem di Taman Nasional Way Kambas dapat dilaksanakan dengan lebih maksimal dan berkelanjutan demi masa depan.