Salah satu aspek yang paling diperkuat dalam UU Cipta Kerja ini adalah mekanisme penegakan hukumnya. Karena AMDAL telah terintegrasi ke dalam Perizinan Berusaha, maka setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan akan berakibat langsung pada izin utamanya. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 37 UU Cipta Kerja, di mana konsekuensi hukum yang diberikan bisa berujung pada pencabutan izin usaha. Langkah integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kelestarian alam secara lebih efektif.

Selain fokus pada aspek industri, regulasi ini juga membawa angin segar bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. UU Cipta Kerja memberikan kepastian perlindungan hukum bagi masyarakat lokal untuk dapat memanfaatkan dan mengelola kawasan hutan secara optimal melalui program Hutan Sosial. Dengan demikian, kebijakan ini berusaha menyeimbangkan antara kemudahan investasi, ketegasan perlindungan lingkungan hidup melalui AMDAL, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di tingkat tapak.