Program Perhutanan Sosial ini dirancang untuk memberikan akses legal bagi masyarakat lokal dalam memanfaatkan potensi hutan tanpa harus merusaknya. Dengan mengantongi SK tersebut, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarga melalui pengelolaan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, maupun sistem agroforestri. Melalui skema ini, masyarakat tidak lagi dipandang sebagai ancaman bagi hutan, melainkan mitra strategis pemerintah dalam menjaga benteng pertahanan alam di Sumatera Selatan.

Presiden Jokowi dalam agenda tersebut menekankan pentingnya pemanfaatan lahan secara produktif dan melarang keras penelantaran lahan yang sudah diberikan akses pengelolaannya. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, otoritas taman nasional, dan masyarakat setempat, diharapkan tercipta keseimbangan yang harmonis antara aspek ekonomi dan aspek konservasi. Momen di TWA Punti Kayu ini menjadi sejarah baru bagi ribuan keluarga di Sumatera Selatan untuk melangkah menuju kemandirian ekonomi yang ramah lingkungan.